Lembaga Penelitian
Dibuat: 2009-05-28 , dengan 1 file(s).
Keywords: DESENTRALISASI PENDIDIKAN, BANDAR LAMPUNG
Subject: PENDIDIKAN
Call Number: 371.2 Mul t c.1
RINGKASAN
Riset ini didisain untuk memahami karakter desentralisasi pendidikan (warna, variasi,
corak kebijakan, strategi, dan program) di Kota Bandar Lampung khususnya dalam
kerangka desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan
kecenderungan "sentralisasi" sektor pendidikan akibat lahirnya Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kajian akan difokuskan pada isu tata
kelola, yakni bagaimana relasi para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terkait
dengan desentralisasi pendidikan saling berinteraksi dalam sebuah kerangka
kelembagaan sebagaimana dianianahkan UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 20 Tahun
2003, dan UU No. 14 Tahun 2005 sehingga mempengaruhi pencapaian kebijakan
desentralisasi pendidikan.
Hasil riset diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya
membangun teori pelayanan publik di era desentralisasi. Pilihan terhadap Kota Bandar
Lampung disebabkan karena faktor kedeicatan jarak dan statusnya sebagai kota yang
baru selesai melaksanakan Pilkada pada 2005. Perkembangan konteks politik lokal
diharapkan bisa menghasilkan temuan-temuan unik dalam menjelaskan relasi
desentralisasi dan reformasi sektor pendidikan dasar dan menengah.
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: (1). menjelaskan karakter tata
kelola desentralisasi pendidikan di Pemerintahan Kota Bandar Lampung; (2).
menganalisa dampalc tata kelola desentralisasi pendidikan terhadap pemerataan
pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan partisipasi masyarakat di
sektor pendidikan; (3). menganalisa faktor-faktor apa yang mempengaruhi
terwujudnya tata kelola desentralisasi pendidikan yang mendukung penguatan
partisipasi masyarakat.
Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Penulis mencoba menggabungkan
pendekatan kualitetif dan pendekatan lcuantitatif pendekatan kualitatif (dimaknai
sebagai teknik pcngumpulan data yang mengedepankan interview dan teknik analisa
data yar g menekankan interpretasi subjektif penulis) dan pendekatan kuantitatif yang
mengharuskan penggunaan strategi operasionalism variabel penelitian melalui
indikator yang bersifat kualitatif dan kuantatif.
Dari hasil analisis, diketahui bahwa Karakter tata kelola desentralisasi pendidikan
pada Kota Bandar Lampung tercermin dari beberapa hal, yaitu (1). Kapasitas
pembuatan kebijakan yang terjadi dalam aspek kemampuan teknis dalam mendesain
sebuah bentuk kebijakan dan kemampuan untuk mengartikulasi konteks kebijakan
yang mempengaruhi pembuatan kebijakan tersebut. (2). Intervensi kepentingan politik
dalam proses kebijakan kerap terjadi. Kepentingan politik yang dimaksudkan dalam
hal- ini adalah, tank menarik antara kelompok politik di dalam lembaga legislatif
ataupun tank menarik antara eksekutif dengan lembaga legislatif. (3). Selain itu
partisipasi dilakukan dalam tataran lingkup isu yang terbatas dan dalam wilayah yang
juga terbatas. Dikatakan terbatas karena aspirasi yang terkumpul sebagai input bagi
penyelenggara belt= tentu memiliki tempat dalam bentuk jadi kebijakan. (4).
Transparansi masih dilihat sebagai kondisi normatif karena memang belum
ditempatkan secara strategis. Transparansi justru masih dicurigai sebagai kondisi yang
dapat menciptakan kerentanan dan berpotensi memberikan efek yang memiliki
banyak kemungkinan bagi kelembagaan birokrasi. (5). Akuntabilitas menjadi sebuah
implikasi dari hubungan institusional di dalam birokrasi itu sendiri atapun antara
birokrasi dengan lembaga legislatif. Sementara itu, akuntabilitas yang tercermin
sebagai bentuk hubungan dengan masyarakat belum tercermin dalam tindakantindakan
yang terencana dan terpola. (6). Dalam hal kemitraan, hubungan yang
tercipta adalah dalam wujud interaksi bisnis antara pengusaha swasta dengan para
pimpinan birokrasi. Sementara itu, hubungan antara pemerintah dengan masyarakat
terbentuk dalam interaksi yang belum terformat secara baik.
Dampak tata kelola desentralisasi pendidikan yang dijalankan tersebut tercermin dan
beberapa hal yaitu: (1). Dilihat dan SPM, maka dapat diidentifikasi bahwa
pengelolaan pendidikan yang dilakukan nampak belum terdistribusi secara merata
antar level pendidikan. (2). Peningkatan APM dan APK juga menunjukkan adanya
peningkatan dalam hal partisipasi kelompok usia sekolah pada ketiga jenjang
pendidikan di Kota Bandar Lampung yang juga mencerminkan kadar keberhasilan
Pemcrintah Kota Bandar Lampung dalam penanganan siswa sekolah. (3). Namun
demikian, diketahui juga angka rata-rata siswa putus sekolah pada ketiga tingkat
pendidikan tersebut adalah sebesar 0,29%. (4). Besaran penduduk buta huruf dalam
kurun wrAtu tiga tahun (2005-2007) yang mengalami penurunan persentase, apabila
dilihat secara rata-rata, maka dalam rentang waktu tiga tahun tersebut persentase
siswa putus sekolah adalah sebesar 4,167%. (5). Adanya peningkatan dan penurunan
angka rata-rata Nilai Ujian siswa pada ketiga jenjang pendidikan (SD, SMP dan
SMA) menunjukkan fluktuasi kapasitas evaluatif dari siswa yang mengikuti ujian.
Fluktuasi yang terjadi tersebut disebabkan banyak faktor yang berkontribusi terhadap
proses pengajaran dan pembelajaran sebelum ujian tersebut. (6). Tingginya
kesempatan lulusan pada tingkat SD yang melanjutkan pendidikan pada tingkat lebih
tinggi, sementara itu kesempatan lulusan SMP untuk melanjutkan pada jenjang yang
lebih tinggi, yaitu SMA, tersalurkan pada jenjang pendidikan atas yang umum (SMA)
dan pendidikan alas kejuruan (SMK).
Faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya tata kelola desentralisasi pendidikan
tersebut antara lain: (1). Persoalan responsivitas dan interaksi birokrasi pendidikan
yang belum mampu diwujudkan oleh pars pejabat yang berkaitan dengan urusan
pendidikan. Kondisi kapasitas organisasi yang terdiri dari berbagai sumber daya
penggerak, menjadi kendala yang menghasilkan tidak terbentuknya responsivitas
sebagai sebuah aktivitas implementatif. Pola interaksi yang tercipta clai m hubungan
antara birokrat dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan mereka adalah pola
yang bersifat formal legal, hal ini sudah dipahami sebagai karakter dari birokrasi itu
sendiri. (2). Peran institusi yang belum selaras .dalam hal hubungan antara institusi
pelaksana dengan institusi yang memiliki peranan renting lainnya seperti dewan
pendidikan dan Komite Sekolah yang tidak selaras. Mulai dari persoalan hubungan
kerja yang tidak jelas dan persoalan kejelasan kewenangan yang dirasa masih ambigu.
(3). Permasalahan alokasi sumber daya operasional, bahwa bagi pihak sekolah alokasi
dari dana BOS tersebut hanya memenuhi 40 persen biaya operasional sekolah yang
senyatanya. Padahal, semua sekolah baik umum maupun keagamaan tidak memungut
biaya dari wali muril. Akibatnya, banyak sekolah yang terseok-seok dan bc,ijalan
dengan seadanya. Ditemukan adanya sekolah yang melakukan pungutan sukarela
kepada orang tua murid, namun keputusan tersebut dilakukan melalui musyawarah
Komite Sekolah sehingga keputsuan tersebut juga sebenamya merupakan keputusan
dari orang tua murid.
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat diperoleh saran sebagai berikut: (1).
perubahan terhadap karakter birokrasi pendidikan di Kota Bandar Lampung yang
menjadi lebih responsif, akuntabel, transparan dan partisipatif serta memiliki orientasi
yang lebih baik dalam hal menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat.
(2). diperlukan adanya komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan kebijakan
pendidikan yang b_rupaya untuk memaksimalkan proses pembelajaran dan
pengajaran sehingga tidak terjadi lagi pengelolaan yang distorsif karena diharuskan
mencaii alokasi dana operasional tambahan pada sekolah.
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sumber : http://digilib.unila.ac.id/go.php?id=laptunilapp-gdl-res-2009-nanamulyan-1671  |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar